Mengenal Sekilas James Riady

(Bukan Pengusaha Biasa, Bukan Aktivis Gereja Biasa, Tapi Agen China Military Intelligence, Punya Misi China Harus Berkuasa di RI via Jokowi)

Namanya: James Tjahaja Riyadi

Lahir: Jember, 1957

Jabatan: Deputy Chairman Lippo Group

Ayah: Mochtar Riyadi

Ibu: Suryawai Lidya

Pendidikan:

1. Sejak usia 8 tahun disekolahkan oleh ayahnya di Macau, kawasan Cina Selatan yang merupakan salah satu pusat bisnis, mafia, judi, dan pelacuran terbesar di dunia yang sampai Perang Dunia II di bawah penjajahan Portugis.

2. Macau adalah simpul penting jaringan pengusahan Cina perantauan di seluruh dunia.

3. James bersekolah selama 4 tahun di Macau, lalu melanjutkan sekolahnya di Australia.

Bisnis:

4. Tahun 1975, saat berusia 18 tahun ia pindah ke Amerika Serikat dan mulai bekerja di Irving Trust Banking Company, sebuah bank riba yang bermarkas di pusat bisnis internasional New York.

5. Tahun 1976, James pindah ke kota Little Rock, negara bagian Arkansas, ia mendirikan sendiri bank riba pertamanya bernama Worthen Bank dengan modal US $ 20 juta. Ia bekerja sama dengan sahabat dekat ayahnya: Jackson T. Steven, yang dikenal sebagai “god father”-nya masyarakat Arkansas.

6. Tahun 1977, Lippo Group secara resmi mengalirkan dana yang dikumpulkan dari kekayaan alam, bisnis, dan dana masyarakat Indonesia ke sebuah jaringan bank riba terbesar di Arkansas Stephen Inc di bawah bendera Worthen Banking Corporation.

7. Mochtar Riyadi, ayah James juga melakukan investasi ke National Bank of Georgia.

8. Lewat tokoh Arkansas Jackson T. Steven inilah James berkenalan dengan tokoh-tokoh politik AS seperti: Jimmy Carter, Bill Clinton (jauh sebelum ia menjadi presiden AS termuda).

9. Di awal tahun 1980-an James dan ayahnya mendapatkan lisensi untuk memproduksi televisi berwarna dengan Zenith Electronics.

10. Tahun 1983, berdirilah Lippo Finance and Investment, sebuah perusahaan yang mengelola dana, terutama rakyat Indonesia yang meletakkan uangnya di bank riba Lippo di Indonesia.

11. Tahun 1985, jaringan bank riba Worthen diketahui menyalurkan beberapa juta dolar pinjaman ilegal kepada perusahaan-perusahaan milik keluarga Riyadi.

12. Persahabatan James Riyadi dan Bill Clinton semakin erat ketika istrinya Hillary Clinton menjadi pengacara Worthen Bank sejak tahun 1984. Tempat tinggal keduanya berdekatan.

13. Tahun 1993, ketika Bill Clinton dilantik secara resmi untuk periode pertamanya sebagai Presiden AS, keluarga besar James Riyadi diundang secara resmi untuk menghadiri rangkaian acaranya.

14. Ketika tahun 1994 kota Bogor menjadi tuan rumah APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), Presiden Bill Clinton secara khusus makan malam di rumah pribadi James T. Riyadi di Lippo Karawaci.

15. Sesudah Worthen, James Riyadi membeli sebuah jaringan bank riba Cina-Amerika tertua di pantai Barat Amerika bernama Bank of Trade. Tak lama kemudian, pemerintah federal AS mengeluarkan perintah menghentikan seluruh kegiatan bank riba itu karena dianggap melanggar peraturan-peraturan pencucian uang. James menjual bank itu.

16. Waktu itu, James Riady pindah ke Los Angeles dan mendirikan Lippo Bank dengan pertolongan seorang bankir riba asal Hong Kong, John Huang, sekali lagi karena terlibat pencucian uang bank baru tersebut mengalami kerugian.

17. James mendirikan sebuah perusahaan bernama Across Asia Multimedia Ltd. bersama Jim Guy Tucker, salah satu bekas gubernur negara bagian Arkansas. Orang ini dipaksa mengundurkan diri setelah ketahuan terlibat skandal penipuan yang dikenal dengan sebutan skandal Whitewater pada tahun 1996.

18. James Riyadi dan Jim Tucker berkenalan di Second Presbytarian Church di kota Little Rock Arkansas.

19. Across Asia Multimedia inilah yang kelak membangun infrastruktur televisi kabel terbesar di Indonesia bernama Kabelvision.

Kontroversi:

20. Pada kampanye pemilihan presiden AS tahun 1996 (yang kemudian Bill Clinton terpilih untuk kedua kalinya), James Riyadi yang merupakan warga negara ber-KTP Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar Partai Demokrat.

21. Dua tahun kemudian, 1998, pada saat rakyat Indonesia semakin banyak yang miskin dan kelaparan karena krisis ekonomi dan krisis moneter, Senat AS melakukan penyelidikan atas skandal keuangan kampanye pemilihan presiden AS terbesar. James Riyadi diharuskan membayar US$ 8,6 juta denda karena sumbangannya kepada Partai Demokrat yang melebihi batas. (Kalau dendanya saja sejumlah itu, silakan bayangkan berapa uang rakyat Indonesia yang dipakainya untuk menyokong kampanye sahabatnya menjadi Presiden AS)

22. Tahun 2008, orang dekatnya dalam bisnis Billy Sindoro, seorang eksekutif di perusahaan teknologi informasi milik James Riyadi bernama First Media, tertangkap basah menyogok seorang pejabat KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebuah badan resmi negara yang mencegah monopoli bisnis.

23. Tahun 2010, koran terbesar di AS Washington Post menurunkan berita tentang bagaimana James Riyadi yang sudah dilarang memasuki AS sejak skandal dana kampanye tahun 1996 itu, tiba-tiba mendapat visa masuk sesudah Hillary Clinton, yang dulu pengacara bank-nya, menjadi menteri luar negeri AS di bawah Presiden Barack Obama.

Aktivitas Gereja:

24. Sejak memeluk Kristen Presbytarian tahun 1990 (ada sumber yang menyebut sejak 1987), James Riyadi adalah pendakwah Kristen Evangelis yang agresif.

25. Gereja Evangelis Amerika Serikat adalah sebuah sempalan Gereja Kristen Protestan yang bersifat radikal dan fundamentalis. Secara teologi gereja ini meyakini bahwa Kristen merupakan kerajaan tuhan yang harus dibesarkan lewat semua bentuk kegiatan bisnis, politik, ekonomi, keuangan, dan kebudayaan.

26. Salah satu penganut Gereja Evangelis ini adalah keluarga Bush, terutama George W. Bush yang kemudian ketika menjabat sebagai Presiden AS mengerahkan seluruh kekuasaannya untuk membunuh ratusan ribu umat Islam di Afghanistan dan Iraq dengan dalih “Perang Melawan Terorisme”.

27. Aqidah Gereja Evangelis sangat berbeda dengan Katolik dan Protestan pada masalah sikapnya terhadap Yahudi, yang sepanjang sejarah Kristen dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab “membunuh Yesus”. Gereja Evangelis justru meyakini bahwa Kristen dan Yahudi harus bersatu mempersiapkan datangnya Messiah, dan melawan Dajjal atau the Anti-Christ yang kini didefinisikan dalam bentuk kekuatan “Islam radikal atau Islam fundamentalis”.

28. Inilah yang menjelaskan kenapa puncak dari dukungan AS terhadap negara palsu Israel Zionis terjadi di masa pemerintahan George W. Bush yang mentor-mentor agamanya adalah para pendeta evangelis ternama seperti Bill Graham dan Pat Robertson.

29. Pada 23 Juli 2001, majalah bisnis internasional Fortune menerbitkan tulisan tentang sepak terjang James Riyadi dan kelompok Lippo dalam membantu gerakan dakwah Kristen terutama di desa-desa miskin Muslim. Muhammadiyah waktu itu mengerahkan massa melakukan protes. Tapi sesudah itu tak terjadi apa-apa.

30. Di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, James Riady membangun jaringan sekolah dan universitas Kristen bernama Universitas Pelita Harapan (UPH).

31. Bukan cuma mendanai, tapi James Riyadi secara langsung turun tangan sebagai pendidik di universitas itu, dan menghadiri misa Kristen mingguan di gereja universitas itu. Saat ini secara resmi James Riady menjadi pengikut Reformed Theology, atau sering disebut Calvinisme sebuah mazhab lain dalam Kristen Evangelis.

Kesaksian Khusus:

32. Salah seorang penulis riset ini telah mewawancarai seorang pilot pribadi James Riyadi yang dikontrak antara tahun 2000 sampai tahun 2003. Dalam wawancara tersebut pilot yang tidak perlu disebutkan namanya di sini, menceritakan secara detil, bagaimana James Riyadi bukan cuma menyumbangkan dananya untuk gerakan Kristenisasi, namun turun langsung dengan pesawat dan helikopter pribadinya ke daerah-daerah terpencil seperti Maluku dan Papua menemani para pendeta evangelis yang didatangkannya dari Amerika dan Kanada.

Penutup:

33. James Riyadi memiliki rekam jejak bisnis yang bercirikan dua hal: Pertama, penyedotan uang rakyat Indonesia secara besar-besaran untuk dipindahkan ke negara lain melalui jaringan bank riba; Kedua, selalu memulai simpul jaringan bisnis baru yang bersifat massive (sangat besar) sehingga pemerintah lokal seperti lurah, camat, bupati, walikota, atau gubernur dan jajaran lainnya, tidak bisa tidak untuk menghadapinya dengan penuh segan dan tawadhu.

34. James Riyadi tidak pernah memisahkan kegiatan bisnisnya dengan kegiatan gerejanya, sebagaimana bisa dilihat dari kliping (potongan) berita pada lampiran.

35. “Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran dan anugerahkanlah kepada kami (kemampuan) untuk mengikutinya. Dan perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan dan anugerahkanlah kepada kami (kemampuan) untuk menjauhinya.”

36. Semoga Allah tidak menutup hati, mata, lisan dan tangan kita hanya karena kepentingan jangka pendek yang diukur dari pencapaian materi semata-mata.

37. Bukan hanya pribumi dan umat Islam Indonesia yang terancam tetapi juga semua rakyat Indonesia, karena bukan kristen yang jadi misi James Riady, melainkan menguasai Indonesia sepenuhnya melalui presiden bonekanya, Jokowi dan antek utamanya Ahok.

by Ronin Samurai  http://radennuh.org/2014/02/16/mengenal-sekilas-james-riady/

Begitu Bodohkah Bangsa Ini ?

Pertanyaan seperti judul di atas selalu mengganggu pikiran saya jika melihat fenomena yang terjadi di tengah -tengah masyarakat kita yang latah memuja memuji tokoh tertentu padahal sosok tokoh itu tidak layak diberikan puja puji.

Begitu bodohkan bangsa kita ini yang terlalu mudah terkecoh dengan pencitraan dan opini sesat yang direkayasa oleh pihak tertentu untuk memberikan kesan baik terhadap figur yang sesungguhnya tidak baik.

Begitu bodohkah bangsa Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman pahit ditipu para penjahat bertopeng malaikat. Banyak tokoh yang semula disanjung dan diteladani, kemudian terbukti tidak lebih dari seorang penipu. Ketika mereka kabur, tinggalah rakyat korban penipuannya menangis menderita meratapi kerugiannya.

Begitu bodohkah rakyat Indonesia hingga terlalu mudah percaya berita dan opini yang dibentuk pemberitaan media mengenai karakter, integritas dan kredibiltas seorang tokoh. Tidak adakah mekanisme check and recheck yang semestinya dilakukan sebelum memberi kepercayaan besar atas sebuah amanah yang sangat menentukan nasib dan masa depan seluruh rakyat Indonesia.

Tidakkah sesuatu pencitraan yang berlebihan semestinya membuat kita lebih hati – hati dalam menilai figur tersebut. Bagaimana mungkin kita mempercayai bahwa tidak ada udang di balik batu dari sebuah realitas pencitraan sedemikian banyak media terhadap seseorang tanpa terlebih dahulu kita menganalisa apa sebenarnya tujuan pencitraan tersebut dan siapa pelaku atau sutradaranya.

Begitu kasat mata rekayasa pencitraan yang dibangun secara sistmatis, masif, terencana dan pasti menghabiskan uang yang sangat besar untuk pencitraan Joko Widodo atau Dahlan Iskan. Bahkan untuk Jokowi, nama akrab Joko Widodo, rekayasa pencitraan dirinya perlu diwaspadai.

Pencitraan terhadap Jokowi dilakukan oleh sebuah tim pencitraan yang lengkap, berpengalaman, terdiri dari berbagai kelompok yang bertugas dan bertanggungjawab untuk membentuk citra diri Jokowi sesuai dengan keinginan rakyat atau target yang ditetapkan tim konsultan pencitraan Jokowi.

Berdasarkan pengamatan kami yang sudah lama mencurigai adanya maksud jahat terselubung dari pihak tertentu terkait pengorbitan Jokowi sebagai ‘tokoh nasional, tokoh terpopuler, calon presiden terbaik’ dan seterusnya, terlihat jelas rekayasa pencitraan Jokowi dilakukan melalui cara – cara sebagai berikut :

1. Ratusan media nasional dan lokal (koran, majalah, TV, radio, media online dll) dikontrak dan dibayar untuk setiap hari memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media cetak yang dikontrak dan dibayar tersebut, disediakan halaman atau kolom khusus yang memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media online, ditargetkan pemuatan berita Jokowi sampai sebanyak – banyaknya. Detik online misalnya, memuat berita tentang Jokowi bisa sampai 50 kali atau 50 judul per hari dan selalu ditayangkan setiap saat. Begitu tingginya target frekwensi menaikan berita tentang Jokowi, sampai – sampai semua aktifitas Jokowi dimuat dan diberitakan media.

Jokowi akan naik sepeda ke kantor, jokowi lari maraton, jokowi akan mudik ke Solo, Jokowi akan ke Pluit, Jokowi nonton film, Jokowi nonton wayang, jokowi makan banyak sebelum nonton, Jokowi antar makanan ke Megawati, Jokowi bertemu si anu, Jokowi hebat, Jokowi luar biasa, Jokowi berniat, Jokowi tertawa, jokowi dikawal, Jokowi bersedih, Jokowi disambut warga, Jokowi bagi – bagi uang, Jokowi blusukan, Jokowi bermimpi, dan seterusnya… Mungkin hanya ketika Jokowi buang angin, Jokowi buang hajat, Jokowi mimpi basah atau Jokowi sedang cebok, yang tidak dimuat oleh media massa – media massa bayaran dan kontraktor pencitraan Jokowi tersebut.

1. Sejumlah pengamat dan akademisi kampus disewa oleh sutradara dibalik pencitraan Jokowi untuk memberikan pendapat, penilaian dan kesan baik tentang Jokowi. Sesuai informasi yang diterima banyak staf pengajar dari Fisip UI Depok yang dibayar untuk mendukung pencitraan Jokowi. Mereka ini rutin memberikan pendapat atau komentar positif terhadao sosok Jokowi. Perilaku akademisi seperti ini dulu kami juluki ‘pelacur intelektual’. Menggadaikan rasionalitas dan keilmuannya demi rupiah.
2. Jaringan internasional digunakan untuk memberikan ‘legitimasi’ pencitraan positif tentang Jokowi. Bayangkan saja, seorang gubernur di Indonesia yang belum membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin, belum ada prestasi kerjanya, tetapi sudah dipuja puji melalui pemberitaan berbagai media di luar negeri. Informasi yang kami terima, pemuatan berita tentang jokowi ini adalah hasil dari rekayasa James Riady, Stan Greenberg cs dan jaringan Arkansas Connection yang diduga sebagai otak dari semua rekayasa pencitraan diri Jokowi.
   
   

James Riady adalah tokoh konglomerat pemilik grup Lippo yang merupakan teman baik mantan presiden AS Bill Clinton selama puluhan tahun, sejak 1986 sampai sekarang. James memiliki banyak catatan buruk mengenai sepak terjangnya di dunia bisnis dan politik, baik di Indonesia atau pun di dunia internasional. Sejak menganut agama kristen evangelis, kedekatan James dengan tokoh evangelis AS Pat Robertson sudah menjadi pengetahuan umum. Hal tersebut menempatkan James sebagai sosok yang selalu dicurigai umat Islam mengingat Pat Robertson, Menton James Riady dikenal sebagai tokoh fanatik dan sangat membenci Islam/anti Islam.

Sementara itu Stan Greenberg adalah patner sekaligus pemilik konsultan politik terkemuka AS, Greenberg Quinlan Rosner, konsultan politik yang selalu digunakan Partai Demokrat AS dan berpengalaman menjadi konsultan ratusan politisi terkenal di dunia. James dan Greenberg keduanya adalah anggota utama Arkansas Connection.

1. Ratusan orang baik tenaga honor mau pun karyawan organik yang dipekerjakan di perusahaan – perusahaan Lippo Grup dan perusahaan para konglomerat tionghoa yang menjadi pendukung pencitraan Jokowi, dikerahkan untuk membentuk citra palsu Jokowi melalui sosial media (socmed). Ribuan akun di berbagai socmed (twitter, facebook, dll) dikerahkan untuk mendongkrak popularitas dan kesan positif tentang sosok Jokowi. Mereka juga bertugas melindungi Jokowi dari segala bentuk kritik, termasuk pengungkapan kebenaran tentang siapa sebenarnya Jokowi.

Rekayasa pencitraan Jokowi tidak hanya didukung oleh James Riady, Stangreeberg dan Arkansas Connection, melainkan juga oleh mayoritas konglomerat tionghoa Indonesia, jaringan etnis China dunia/internasional, segelintir tokoh dan konglomerat pribumi serta dari berbagai kalangan /lembaga / insititusi non muslim, gereja, mayoritas komunitas tionghoa Indonesia dan seterusnya. Benar – benar sebuah konspirasi tingkat tinggi yang dibentuk dan dijalankan dalam rangka mensukseskan Jokowi sebagai presiden boneka di Indonesia.

Pencitraan Jokowi yang luar biasa, menghabiskan sumber daya uang, waktu dan tenaga yang sangat besar itu, juga berhasil menutupi fakta – fakta yang sebenarnya tentang karakter, kinerja dan track record Jokowi. Masyarakat tidak lagi berfikir logis dan tidak skeptis dalam menilai sosok Jokowi. Begitu banyak catatan buruk tentang Jokowi yang diabaikan atau terlindas oleh tsunami informasi dan opini yang dijejalkan konspirasi tingkat tinggi ini. Fakta bahwa Jokowi sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) atau penilaian kinerja Kemendagri yang membuktikan prestasi Jokowi biasa – biasa saja, malah lebih buruk dibanding kinerja rata – rata kepala daerah se – Indonesia, tidak menjadi perhatian rakyat.

Fakta bahwa Jokowi patut diduga terlibat korupsi pelepasan aset pemda Solo (Hotel Maliyawan), korupsi dana KONI Solo sebesar Rp. 5 miliar, korupsi hibah dana rehabilitasi pasar dari Pemda Jawa Tengah Rp. 1 miliar, korupsi dana bantuan siswa miskin Solo, korupsi proyek pengadaan videotron Manahan Solo, korupsi renovasi THR Sriwedari Solo, dan lain – lain, diabaikan begitu saja oleh rakyat Indonesia. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Program KJS dan KJP, KKN pada penunjukan pemenang dan pelaksana proyek MRT/Monorail Jakarta, korupsi pengadaan sumur resapan dan lain – lain.

Luar biasa hebat konspirasi James Riady cs dalam mengorbitkan Jokowi ke puncak popularitas demi terwujudnya mimpi mereka untuk memiliki seorang presiden Indonesia yang berada di bawah kendali dan pengaruh mereka. Seorang

by Ronin Samurai  http://radennuh.org/2013/12/22/begitu-bodohkah-bangsa-ini/

Pahlawan dan Pecundang

Setiap jaman baik dalam kondisi normal atau pun dalam krisis politik, selalu menghasilkan dua alternatif: kehancuran dan kebangkitan. Setiap krisis politik akan melahirkan pahlawan dan bajingan. Bagi mereka yang berpandangan fatalis, krisis melulu dianggap sebagai malapetaka. Sebaliknya, bagi mereka yang penuh harapan, krisis bukan berarti celaka. Krisis bisa berarti proses berat penuh tantangan yang harus dilalui sebelum “melahirkan”. sesuatu. Krisis ibarat perjuangan seorang ibu sebelum melahirkan “bayikebahagiaan” yang segera mengganti semua tangis menjadi derai tawa.

Krisis kepemimpinan bisa secara alamiah namun bisa juga dengan rekayasa penciptaan opini palsu melalui media – media seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Sekelompok konglomerat cina bersatu padu, bergabung dengan jaringan internasional seperti Arkansas Connection dan Jaringan China dunia yang didukung penuh pemerintah China melalui China Military Intellegence (CMI) atau dukungan dana tak terbatas dari perusahaan kedok / samaran bernama China Resources Corporation Ltd yang selama puluhan tahun memberikan bantuan finansial ke kelompok Lippo Grup di seluruh dunia.

Dengan anggaran tidak terbatas, jaringan dan penguasaan media yang mayoritas, kemampuan teknis rekayasa komunikasi politik dan opini, kelompok ini mampu menghancurkan semua tokoh yang potensial mengalahkan Jokowi dan mengantarkan Jokowi menjadi primadona tunggal di media – media dan ruang publik. Untuk mencapai prestasi ini, tidak tanggung – tanggung, turut bergabung sebagai pemain utama di balik Jokowi, pakar konsultan politik terkemuka Stan Greenberg, yang terbukti sukses mengantarkan Bill Clinton menjadi presiden AS untuk dua periode dan 11 pemimpin (presiden dan perdana menteri) lainnya di negara masing – masing

Memang tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya, bisa hadir sosok seorang James Riady yang dalam dirinya bisa menyatu dua kekuatan utama dunia yakni China dan Amerika Serikat yang dalam hal ini diwakili oleh Arkansas Connection. Meski bukan organisasi resmi negara AS, Arkansas Connnetion, dimana James Riady sebagai salah satu elitnya, adalah organisasi yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintahan Obama, presiden AS yang sangat menghormati dan mendengar saran – saran Arkansas Connection.

Krisis, karenanya, juga selalu menghasilkan pecundang dan pahlawan. Para pecundang adalah mereka yang mau melakukan apa saja, terutama dengan imbalan bayaran sebagaimana terjadi pada tokoh – tokoh dan selebriti Indonesia. Mereka rela melacurkan pendapat dan hati nurani mereka, ikut – ikutan memuja seorang anak manusia yang bernama Jokowi, meski sadar sepenuhya bahwa Jokowi itu belum layak dan tidak semestinya mendapat apreasiasi luar biasa seperti itu karena kapasitas, integritas, kapabilitas dan kredibiltas Jokowi yang sebenarnya jauh dari memadai untuk dapat disebut pemimpin yang berhasil. Mereka yang berdiri di belakang Jokowi dengan menggadaikan akal sehat dan hati nuraninya itu adalah para pecundang, pelacur intelektual.

Mereka termasuk para oportunis politik yang mau mengambil keuntungan di tengah-tengah luka bangsa yang menganga, dominasi kebodohan pada mayoritas rakyat Indonesia yang seharusnya mereka bimbing dengan memberikan penilaian atau pendapat yang rasional dan objektif. Mereka malah memainkan peran sebagai penjerumus mayoritas rakyat Indonesia yang menaruh kepercayaan kepada mereka.

Mereka menjadi pencundang bukan karena kalah dalam pertarungan. Tapi, karena mereka memilih untuk takluk pada kepentingan pribadinya, di kala bangsa dan negara masih membutuhkan pengorbanan, kejujuran dan contoh teladan. Sementara itu, para pahlawan adalah mereka yang rela menanggung derita, kecewa, bahkan kesempatan untuk menjadi populer karena berani berbeda pendapat dengan opini arus utama (mainstream). Para pahlawan adalah mereka yang berani bersikap tegas dan konsisten membela kebenaran dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.

Sejatinya mereka yang berani bersikap tegas dan menjunjung tinggi objektifitas ini adalah para pemenang, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rakyat banyak meski konsekwensinya mereka diserang oleh pasukan khusus pembentuk opini yang berjumlah ribuan orang banyaknya. Pasukan khusus nasi kotak ini bersiaga 24 jam sehari, 7 jam seminggu dan 30 hari sebulan, siap membully siapa saja yang berani berpendapat berbeda apalagi mengecam sang tokoh boneka bernama Jokowi yang diagung – agungkan laksana santo atau nabi.

Para pecundang adalah mereka yang mandi kekayaan dari uang bayaran yang diterimanya dari para cukong penyandang dana pencapresan Jokowi. Begitu banyak uang yang digunakan penyandang dana Jokowi untuk mendukung kesuksesan rencana mereka menjadikan Jokowi sebagai presiden boneka yang di bawah kendali mereka. Tujuan akhirnya, tentu saja keuntungan yang berlipat ganda yang akan mereka peroleh, ekonomi dan politik, jika nanti Jokowi berhasil mereka dudukan sebagai presiden boneka.

Para pecundang adalah mereka yang terdiam meski banyak korupsi besar gila – gilaan di depan mata. Misalnya dalam kasus PLN dan Pertamina yang coba dirampok habis Dahlan Iskan dengan cara licik dan memakai perisai opini media sebagai pelindungnya.

Bukan itu saja, para pecundang adalah yang memanfaatkan konspirasi media untuk menjatuhkan citra para tokoh lawan potensial jagoan mereka dengan menyebar fitnah – fitnah keji. Mereka tak segan-segan gunakan segala macam isu untuk menghantam lawannya. Mula dari isu SARA hingga tuduhan korupsi. Mereka melakukan pemutarbalikan fakta yang didukung oleh media – media dan strategi komunikasi politik canggih yang disusun secara masif, sistematis, terencana dengan baik dan didukung dana yang luar biasa besar.

Kita semua bisa menjadi pecundang. Bisa pula menjadi pahlawan. Sebab predikat demikian sangat situasional dan tergantung siapa yang memberikan. Seorang pahlawan hari kemarin, bisa menjadi pecundang hari ini. Begitu pula sebaliknya. Celakalah mereka yang terus-menerus memainkan peran pencundang dari hari kemarin hingga kini.

Sebab itu kita perlu memberikan penghargaan yang tulus bagi Megawati Soekarnoputri yang dengan gigih melindungi partainya dari tekanan dahysat langsung atau tidak langsung dari para konglomerat hitam yang ingin memaksakan Jokowi Si Boneka Glembuk menjadi calon presiden dari PDIP.

Upaya Megawati melindungi partainya dari infiltrasi para konglomerat cina yang ingin menguasai PDIP dan Indonesia dengan bantuan kader – kader PDIP pengkhianat patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Upaya Megawati menyelamatkan partainya, sesungguhnya juga mengandung makna telah menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari penguasaan para konglomerat cina hitam, sebagian tokoh mantan jendaral yang ambisius dan buta mata hatinya dan para politisi pengkhianat bangsa yang tega melihat negara ini hancur demi memuaskan syahwat kekuasaan dan kekayaan pribadi.

by Ronin Samurai  http://radennuh.org/2014/01/11/515/

Korupsi Jokowi Ahok di Kartu Jakarta Sehat (KJS)

Sudah tercatat banyak kebohongan Joko Widodo (Jokowi) mantan walikota Solo (Surakarta) 2005 – 2011, sekarang Gubernur DKI Jakarta 2012 – 2017. Kebohongan – kebohongan Jokowi terbagi atas dua : kebohongan terkait dengan tindak pidana korupsi dan kebohongan terkait janji atau ucapannya tentang suatu hal.

Jokowi sangat mudah berjanji karena dia tidak merasa memiliki kewajiban untuk memenuhi atau menepati janji tersebut. Terlihat jelas dari perilaku Jokowi yang begitu mudah melupakan janji, menganggap enteng janji, mengabaikan janji dan melanggar janji, baik kepada rakyat, mau pun kepada tokoh politik atau tokoh bangsa. Kebohongan bagi Jokowi bukanlah dosa. Kebohongan bagi Jokowi bukanlah pelanggaran hukum atau etika. Kebohongan bagi Jokowi tidak bermakna apa – apa karena dirinya sudah terbiasa berbohong dari sejak kecil hingga sekarang.

Kebohongan Jokowi Karena Korupsi

Kebohongan Jokowi yang terkait dengan perbuatan pidana atau korupsi, sering dilakukan Jokowi, terutama dalam rangka menyelamatkan diri, menutupi kejahatannya dan menuduh atau memfitnah pihak lain.

Contoh, ketika DPRD DKI Jakarta pada akhir tahun 2012 lalu berencana mengajukan hak interpelasi DPRD kepada Jokowi yang dinilai telah melanggar Peraturan Daerah No. 4 tahun 2009 Tentang Kesehatan Daerah.

Penerbitan Peraturan Gubernur no. 187 tahun 2012 oleh Jokowi pada Nopember 2012 itu melanggar Perda DKI no. 4 tahun 2009 tentang kesehatan daerah. Peraturan Daerah atau Perda memiliki status hukum yang lebih tinggi dari pada Peraturan Gubernur (Pergub).

Pada Pergub DKI No. 187/2012 terjadi pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian negara serta kerugian bagi rakyat miskin penduduk DKI Jakarta.

Pelanggaran hukum Pergub DKI Jakarta Nomor 187/2012 itu dikarenakan ketentuan – ketentuan atau pasal – pasal dalam Pergub Nomor 187/2012 bertentangan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009, terutama mengenai warga DKI Jakarta yang menjadi peserta jaminan asuransi kesehatan. Perda membatasi kepesertaan hanya pada warga miskin DKI Jakarta. Pergub menetapkan semua warga Jakarta berhak dan jadi peserta asuransi kesehatan.

Konsekwensi dari terbitkan Pergub DKI Jakarta Nomor 187/2012 itu, peserta jaminan asuransi kesehatan DKI Jakarta melonjak dari 300.000 menjadi 4 juta orang penduduk Jakarta.

Premi asuransi yang semestinya Rp. 500 miliar, melonjak menjadi Rp. 5 Triliun per tahun, yang mana tidak mampu dibayar oleh Pemda DKI Jakarta, sehingga terpaksa limit atau batas jaminan asuransi kesehatan warga Jakarta diturunkan drastis dari Rp. 100 juta per orang menjadi hanya Rp. 6 juta per orang.

Akibatnya, karena limit atau batas biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit yang ditanggung Pemerintah DKI turun drastis, sebagian besar rakyat miskin Jakarta tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai seperti tahun – tahun sebelumnya, ketika Pergub DKI Nomor 187/2012 belum terbit.

Terbukti Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta telah merugikan rakyat miskin DKI Jakarta hanya karena kebodohannya atau karena keserakahannya mengeruk komisi /fee / kick back /suap ratusan miliar rupiah dari Penyelenggara asuransi kesehatan DKI Jakarta.

Karena Pergub Nomor 187 Tahun 2012 yang diterbitkan Gubernur Jokowi itu menetapkan warga yang berhak menerima manfaat KJS adalah SEMUA warga DKI Jakarta, maka jumlah warga DKI yang tertanggung (pemilik – penerima manfaat KJS) menjadi melonjak tajam. Tidak lagi hanya terbatas pada warga miskin DKI saja.

Dalam prinsip dasar asuransi kesehatan berlaku ketentuan bahwa jika jumlah tertanggung (pemakai KJS), naik sedangkan premi asuransi tetap, maka nilai pertanggungan (jaminan asuransi) menjadi turun.

Akibat dari pemberlakuan Pergub No. 187/2012 itu, warga miskin DKI Jakarta sangat menderita. Bayangkan saja, pelayanan kesehatan apa yang bisa diberikan Rumah Sakit dengan jaminan penggantian asuransi per warga hanya Rp 6 juta saja. Penyakit-penyakit berat dan kronis seperti jantung, hati, ginjal, mata, paru, Kanker, HIV, dan sejenisnya tidak dapat dijamin asuransi kesehatan DKI Jakarta.

Berbeda halnya ketika Pergub DKI Jakarta No. 187/2012 itu belum ada. Warga miskin DKI Jakarta, ditanggung asuransi jaminan kesehatannya sampai batas Rp. 100 juta !

Kenapa Jokowi berbuat seperti itu ? Tega menyeret warga miskin DKI Jakarta ke lembah penderitaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Apa motif Jokowi sampai hati menyebabkan penderitaan dan kesusahan warga miskin Jakarta akibat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai dari Rumah Sakit, Dokter dan apotik ?

Berdasarkan penyelidikan tim investigasi pelaksanaan jaminan kesehatan Jakarta, ditemukan indikasi kolusi dan korupsi pada pengadaan asuransi jaminan kesehatan Pemda DKI Jakarta.

Temuan – temuan tersebut antara lain :

1. Peningkatan jumlah tertanggung asuransi kesehatan Pemda DKI Jakarta, dari 300.000 warga miskin Jakarta, menjadi 4 juta warga DKI Jakarta (yang terdaftar berdasarkan kepemilikan KTP DKI Jakarta), tidak efektif atau tidak berguna bagi warga DKI Jakarta yang berstatus ekonomi mampu. Artinya : warga mampu DKI Jakarta, tidak menggunakan fasilitas asuransi kesehatan DKI Jakarta, melainkan hampir semua menanggung sendiri biaya perobatan dan Rumah Sakit.
2. Peningkatan jumlah tertanggung asuransu kesehatan Pemda DKI Jakarta, menyebabkan penurunan nilai pertanggungan dan batas biaya penggantian terhadap rumah sakit yang melayani pasien warga miskin. Bahkan, untuk perobatan rawat jalan, biaya maksimal yang dijamin hanya Rp. 150.000 per orang per visit (kunjungan). Sedangkan untuk biaya rawat inap per pasien hanya Rp. 6 juta, turun tajam dari sebelumnya Rp. 100 juta per orang.
   
3. Pengurangan nilai jaminan asuransi yang dibayarkan ke rumah sakit rujukan, menyebabkan melonjaknya tagihan rumah sakit – rumah sakit rujukan ke Pemda DKI Jakarta. Sebagian dari biaya rumah sakit yang tidak ditanggung asuransi terpaksa ditagihkan ke Pemda DKI, jumlahnya ratusan miliar rupiah dari hampir 30 puluh rumah sakit.
   
4. Akibat dari penurunan batas jumlah tanggungan asuransi terhadap pasien miskin, Jokowi Ahok mendapatkan komisi asuransi /kick back yang sangat besar. Kolusi dan korupsi antara Jokowi Ahok dengan PT Askes ini membuahkan suap ratusan miliar untuk Jokowi Ahok.
   
5. Pada pengadaan perusahaan pendamping jaminan kesehatan, Ahok selaku wagub telah melanggar hukum dengan menunjuk langsung PT. Askes untuk proyek senilai sekitar Rp. 17 miliar, lagi – lagi ahok melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Bersambung)

by. Ronnin Samurai  http://radennuh.org/2014/04/05/korupsi-jokowi-ahok-di-kartu-jakarta-sehat-kjs/

4 Korupsi Jokowi Di Solo

Konspirasi sekitar 87% media massa nasional yang membentuk opini palsu, pencitraan, mendongkrak popularitas Joko Widodo ke puncak ketenarannya, sudah diketahui masyarakat luas.

Opini, popularitas, bahkan electabilitas Jokowi itu adalah semu dan hanya rekayasa atau cipataan tim sukses Jokowi, yang dipimpin ahli Polster dan strategi politik Stanley Bernhad Greenberg untuk menyesatkan rakyat dan menyebabkan rakyat percaya, terpedaya kebohongan itu.

Diakui, upaya pencitraan dan pembentukan persepsi positip terhadap Jokowi berhasil karena dilakukan secara sistematis, masih, kontinue, melibatkan jaringan media dan tokoh, menghabiskan biaya triliunan rupiah, disutradarai konsultan ahli strategi politik dan pollster (pengumpul suara) nomor satu di dunia.

Dampak atau hasilnya memang luar biasa, rakyat Indonesia terkecoh opini sesat. Tidak mendapat gambaran seutuhnya tentang fakta – fakta sebenarnya tentang Jokowi. Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tulisan, artikel, berita, tayangan dan sejenisnya ditampilkan secara apik oleh tim sukses Jokowi di bawah komando Stanley Bernhard Greeberg, sang ahli strategi politik dan pollster nomor satu dunia.

Mengupas fakta – fakta tentang diri Jokowi ini sangat menarik. Banyak misteri yang mengundang tanya tanya. Banyak informasi yang ditutup rapat, dirahasiakan, agar tidak menjadi pengetahuan rakyat luas.

Pada kesempatan pertama ini, fakta tentang diri Jokowi kita mulai dari fakta – fakta korupsi Jokowi selama menjadi Walikota Solo 2005-2011 yang diperoleh dari instansi penegak hukum (Kejari Solo dan Kejati Jawa Tengah), Pemkot Solo, dan sumber lain yang terlibat atau mengetahui pasti korupsi Jokowi ini.

1. Korupsi Pelepasan aset Hotel Maliyawan

Korupsi Jokowi selaku walikota Solo yang paling telak, kasar dan vulgar adalah pada pelepasan aset pemkot Solo berupa bangunan hotel Maliyawan. Pada pelepasan aset pemkot Solo atas bangunan hotel Maliyawan ada dua tindak pidana Jokowi, yakni : pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan dan dugaan suap dari Lukminto kepada Jokowi.

Secara ringkas dapat disampaikan, Jokowi terbukti merekayasa pelepasan aset bangunan hotel Maliyawan Solo secara ilegal dan langgar hukum. Semula Pemkot Solo yang ngotot mau beli tanah hotel milik pemda Jawa Tengah dan sudah menganggarkan dana pembelian tanah melalui APBD Solo. Tapi, Jokowi diam – diam telah menjual bangunan hotel Maliyawan kepada Lukminto. Diduga ada suap untuk Jokowi dari Lukminto atas penjualasan aset pemkot Solo (bangunan hotel Maliyawan) yang langgar hukum itu.

Terhadap penjualan aset bangunan hotel Maliyawan itu, Jokowi terbukti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 38/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Negara.

Jokowi juga telah melanggar batas kewenangannnya sesuai dgn UU Pemda No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, sbgmn sdh diubah dgn diubah untuk keduakalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan sejumlah peraturan pemerintah terkait pelepasan aset.

Jokowi terbukti telah melanggar PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

KKN Jokowi bersama Lukminto telah melanggar Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Tahun 2010 yang telah menganggarkan pembelian tanah Hotel Maliyawan sebesar Rp 4 Miliar dari pemda / BUMD Jawa Tengan (CMJT).

Jokowi juga telah melanggar Nota Kesepakatan Pemkot Solo dengan DPRD Kota Solo No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Solo.

2. Jokowi melanggar hukum dan diduga korupsi dana hibah KONI Solo Rp. 5 miliar.

Pada thn 2008 KONI Surakarta (Solo) mengajukan permohonan bantuan anggaran pembinaan dan bonus atlet berprestasi ke pemkot Solo. Atas permintaan KONI, pemkot Solo menyampaikan usulan RAPBD 2009 dengan alokasi dana hibah sebesar Rp. 11.3 M untuk KONI Solo.

Nota RAPBD 2009 Pemkot Solo dengan rencana anggaran hibah untuk KONI Solo disetujui DPRD Solo dan ditandatangani Jokowi selaku Walikota.

Sebelumnya pada tahun 2008 PERSIS Solo juga mengajukan permohonan dana bantuan ke Pemkot Solo. Tapi tidak disetujui karena dilarang peraturan dan perundang – undangan.

Terbukti bahwa APBD Solo TIDAK mengalokasikan dana hibah ke PERSIS Solo pada APBD tahun 2009.

Namun dalam pelaksanaanya, DPRD Solo menemukan penyimpangan pencairan dana Rp. 11.3 Milyar itu oleh Jokowi, di mana dana APBD 2009 untuk hibah KONI Solo hanya diterima sebesar Rp. 6.3 miliar, atau kurang Rp. 5 miliar dari anggaran APBD 2009 yang sudah disahkan.

KONI Solo melalui Wakil Ketua KONI Gatot Sugiharto mempertanyakan kemana kekurangan uang Rp. 5 miliar yang tidak diterima KONI. Jawaban walikota Jokowi bahwa sisa uang Rp. 5 miliar dana hibah hak KONI itu sudah dialihkan untuk PERSIS (Persatuan Sepak bola Solo).

Pengalihan uang Rp. 5 Miliar dana Hibah KONI melanggar UU dan hukum karena tanpa ada persetujuan DPRD dan Mendagri. Sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dana APBD tidak diperbolehkan dihibahkan ke cabang olah raga termasuk sepakbola.

Tindakan Jokowi itu melanggar UU No. 32 thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 59 thn 2007 serta Perda APBD Kota Solo.

Belakangan diketahui uang Rp. 5 miliar hak KONI SOLO telah dialihkan dan disebut Jokowi sudah diterima PERSIS Solo juga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tidak ada laporan penerimaan dana hibah dari APBD 2009 atau hibah dari KONI Solo untuk PERSIS Solo sebesar Rp. 5 miliar dalam laporan keuangan PERSIS Solo tahun 2009.

3. Korupsi Jokowi dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS)

Pada tahun 2010, APBD Solo menganggarkan dana BPMKS sebesar Rp. 23 miliar untuk 110.000 siswa SD, SMP dan SMA Kota Solo.

Penyimpangan dan korupsi Jokowi adalah pada proses penganggarannya yang terjadi penggelembungan jumlah siswa dari 65.000 menjadi 110.000 siswa dengan modus duplikasi nama siswa.

sehingga anggaran APBD 2010 yang seharusnya hanya Rp. 10.6 miliar dimark up menjadi Rp. 23 miliar. Dari dana APBD tahun 2010 sebesar Rp. 23 miliar itu, dilaporkan tersisa Rp. 2.4 miliar atau terpakai /tersalurkan Rp. 20.6 miliar.

Hasil verifikasi tim audit BPK dan Itjen Kemendagri, telah terjadi korupsi pada program BPMKS sebesar Rp. 9.5 – 13 miliar dari penggunaan dana APBD tahun 2010 sebesar Rp. 23 miliar.

Untuk program BPMKS pada APBD 2011 dan 2012 juga terjadi penyimpangan dan korupsi yang sama dengan modus yang sama.

Pihak masyarakat sudah melaporkan perihal korupsi Jokowi di program BPMKS ke KPK, tetapi seperti kita ketahui bersama, puluhan ribu laporan masyarakat di KPK menumpuk menunggu antrian bertahun – tahun untuk mulai diusut.

4. Korupsi Jokowi pada proyek pengadaan Videotron Manahan Solo

Korupsi mantan Walikota Solo Joko Widodo yang menjadi catatan hitam adalah korupsi Jokowi pada proyek VIDEOTRON Manahan Solo pada 2008.

Keterlibatan Walikota Solo Jokowi pada pengadaan pembangunan sarana Reklame Videotron di pertigaan Gelanggang Olah Raga (GOR) Manahan Solo, dimulai dari perintah atau disposisi Walikota Jokowi kepada Budi Suharto Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Solo pada Desember 2008.

Perintah atau disposisi Walikota Solo Jokowi kepada Budi Suharta Kadispenda itu pada intinya adalah untuk memberikan pekerjaan pemasangan reklame videotron itu kepada PT. Loka Niaga Adipermata.

Penetapan lokasi dan kelayakan (Feasibility Study) pemasangan reklame videotron itu sebelumnya sudah dilakukan oleh CV. Tika Martindo dengan sumber anggaran APBD sebesar Rp. 90 juta. Penetapan CV. Tika Matindo sebagai pelaksana studi kelayakan dilakukan tanpa lelang. Penunjukan langsung oleh Kadispenda atas perintah Walikota Solo Jokowi.

Setelah studi kelayakan penetapan lokasi pemasangan sarana reklame videotron selesai dilakukan, yakni direkomendasikan di pertigaan GOR Manahah, PT. Loka Niaga Adipermata mengirim surat kepada Walikota Solo, pada tanggal 15 Desember 2008.

Surat PT. Loka Niaga Adipermata kepada Walikota, diteruskan Jokowi kepada Kadipenda Solo Budi Suharta dengan disposisi “Diajukan segera sebagai peserta lelang terdaftar”.

Disposisi Walikota Jokowi itu kemudian dituangkan dalam surat jawaban Kadispenda kepada PT. Loka Niaga Adiperdana pada tanggal 19 Desember 2008.

Pada tanggal 22 Desember 2008 atau 3 hari setelah surat Kadispenda Solo kepada PT. Loka Niaga Adiperdana diterbitkan, Dispenda Solo mengirim surat undangan kepada perusahaan – perusahaan biro iklan rekanan terdaftar Pemkot Solo untuk menghadiri penjelasan lelang pengadaan Baliho, Bando, Billboard, dan lainnya, yang akan dilaksanakan pada 23 Desember 2008 atau hanya satu hari terhitung sejak surat undangan penjelasan lelang disampaikan.

Pada tanggal 23 Desember 2008 dilakukan penjelasan lelang di Kantor Dispenda Solo yang dihadiri beberapa perusahaan biro iklan rekanan pemkot Solo. Namun, semua biro iklan yang hadir dalam penjelasan lelang di kantor Dispenda Solo itu tidak ada yang mengetahui bahwa pemkot Solo juga sedang melelang pengadaan sarana reklame videotron, kecuali PT. Loka Niaga Adiperdana.

Pada 24 Desember 08, sekitar pukul 14.00 WIB digelar rapat di ruang lantai 2 kantor Dispenda, dipimpin langsung Kadispenda Solo Budi Suharto. Hadir pada rapat itu antara lain Budi Ismoyo (PT Jarum), Wardani ( DKP), Aroni (DTT), Singgih ( Kantor Aset) & Yosca H (DLLAJ Solo).

Rapat tanggal 24 Desember 2008 di lantai 2 Dispenda Solo itu ditetapkan para pemenang lelang sesuai dengan arahan Walikota Jokowi kepada Kadispenda. Khusus untuk paket pengadaan sarana reklame videotron senilai Rp. 4 miliar diserahkan kepada PT. Loka Niaga Adiperdana yang merupakan satu – satunya perusahaan biro iklan yang mengetahui informasi lelang dan juga merupakan satu – satunya biro iklan yang mendapat undangan untuk mengikuti lelang paket pengadaan videotron pemkot Solo.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo sudah mengusut korupsi videotron ini, namun perkembangan penyelidikan dan penyidikannya macet total. Padahal, Kejari Solo sudah menemukan bukti korupsi di antaranya temuan bahwa CV. Tika Martindo pelaksana studi kelayakan adalah perusahaan fiktif yang tidak diketahui alamat dan keberadaaanya.

Di samping itu, Kejari Solo juga sudah menetapkan Budi Suharta sebagai tersangka, namun tiba – tiba status tersangka korupsi Budi Suharta dicabut kembali tanpa dasar dan alasan yang jelas.

Padahal penetapan tersangka terhadap Budi Suharta dan pejabat – pejabat Dispenda Solo serta direktur PT. Loka Niaga Adiperdana akan menguak keterlibatan Jokowi dalam korupsi serta akan menyeret mantan walikota Solo yang kini adalah capres PDIP sebagai tersangka korupsi videotron Manahan Solo.

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Jokowi pada proyek pengadaaan videotron Manahan Solo ini sebenarnya sangat mudah dibuktikan, namun sayangnya ada intervensi ‘tangan sakti’ kepada Kejari Solo dan penyidik. KPK diharapkan segera masuk mengambilalih kasus korupsi Jokowi yang sudah terkatung – katung penuntasannya selama 4 tahun.

Pihak Kejari Solo dan Kejati Jawa Tengah memang mengeluhkan adanya intervensi dan tekanan dari pihak tertentu yang meminta kasus – kasus korupsi Jokowi selama menjabat walikota Solo dipetieskan. (Bersambung)

by. Ronnin Samurai http://radennuh.org/2014/04/07/4-korupsi-jokowi-di-solo/

Berbagai Fakta tentang Jokowi Selama Menjadi Walikota Solo

Selama satu periode lebih sedikit,  menjabat Walikota Solo Jokowi seperti sosok yang istimewa di mata media. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan seharusnya membukakan mata bagi siapa saja yang selama ini mendewa-dewakan Jokowi.

Berikut berbagai fakta di Solo berkaitan dengan Jokowi:

1. Jokowi, PKL dan konspirasi para preman dibawah FX Hady Rudiatmo

Pada tahun kedua menjadi walikota, Jokowi sudah mulai menyita perhatian media karena dianggap sukses menangani permasalahan PKL di Solo yang selama puluhan tahun memusingkan pemerntah daerah. Drama pemindahan PKL dari kawasan monumen Banjarsari (Monjari) yang berdekatan dengan rumah pngusaha Lukminto, disebut-sebut menjadi kunci suksesnya menangani PKL secara keseluruhan di kota Solo.

Proses penanganan PKL ini, jadi menarik karena berjalan secara damai tanpa melibatkan aparat keamanan, satpol PP maupun kepolisian. Bahkan PKL yang jumlahnya ribuan menjalani ritual boyongan dengan sukarela ketika menempati areal relokasi ke pasar baru yang kini dikenal dengan Notoharjo.

“Kesukesan” mengelola PKL tersebut menjadikan Jokowi kemudian dikenal sebagai Walikota kaki lima karena keberpihakannya kepada pedagang kaki lima. Ia sering diundang ke berbagai kota untuk menceritakan pengalamannya. Tak hanya di dalam negeri tapi juga  keluar negeri. Bahkan tahun ini, Solo bakal menjadi tuan rumah untuk acara konferensi international khusus untuk penanganan pedagang kaki lima.

Belakangan mulai muncul suara-suara sumbang berkaitan dengan proses relokasi PKL ke pasar Notoharjo. Keberhasilan tersebut ternyata merupakan hasil skenario yang sudah dirancang secara matang. Ada yang menyebut kesuksesan ini hasil persekongkolan antara preman dan penguasa.

Sebagaimana diketahui, dalam berbagai kesempatan, Jokowi selalu menjelaskan bahwa proses pemindahan tersebut merupakan hasil dari loby yang cukup panjang dengan cara  nguwongke komunikasi dari hati ke hati. Ia berkali-kali mengundang tokoh pentholan di kalangan PKL untuk diajak makan malam di Loji Gandrung, rumah dinasnya sebagai walikota. Dalam setiap kali makan bersama, Jokowi mengaku tidak pernah bicara tentang penataan PKL karena katanya pasti akan menimbulkan perlawanan. Baru setelah puluhan kali makan bersama dan terjalin komunikasi yang baik, Jokowi mulai memunculkan rencana relokasi PKL tersebut. Dan konon semua langsung sepakat dengan apa yang dikatakannya. Ia menyebut sebagai buah dari diplomasi meja makan.

Jokowi boleh mengklaim ada diplomasi meja makan dibalik kesuksesannya merelokasi PKL ke Pasar Notoharjo. Tapi ada sebuah sumber yang menyatakan  bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari skenario besar yang dirancang wawalinya, FX Hady Rudiyatmo. Wawali yang akrab disapa Rudy ini sebenarnya menjadi penguasa riil di Solo. Sedangkan sang walikota, Jokowi hanya seperti boneka yang digerakkan Rudy.

Sekedar diketahui saja, selama ini Rudy adalah tokoh yang memiliki massa hingga ke akar rumput. Massa yang dikuasainya berasal dari  berbagai latar belakang, mulai dari pedagang kaki lima, tukang parkir, hingga preman jalanan maupun yang berdasi. Sebagai penguasa di dunia hitam, ada yang bilang Rudy bisa membuat merah hijaunya Solo. Ia sebenarnya juga punya peluang menjadi walikota, namun karena statusnya yang non muslim menjadi pengganjal bagi Rudi. Dan ia pun sadar diri.

Kalau melihat dana yang digelontorkan dari APBD untuk relokasi PKL ke Pasar Notoharjo sebenarnya terlihat jelas ada kejanggalan. Jumlahnya memang sangat fantastis, mencapai hampir ratusan milyar. Maklum semua semua proses ditanggung Pemda. PKL dibebaskan dari semua biaya alias gratis. Selain dapat tempat, juga dapat modal kerja, bahkan uang makan selama sebelum dagangannya laku.

Besarnya anggaran ini sempat menggelitik anggota dewan di Solo. Untuk membiayai PKL yang jumlahnya ribuan, mengalahkan anggaran operasional kelurahan. Padahal berdasarkan survai, sekitar 20 % PKL Notoharjo bukan orang asli Solo. “Anggaran PKL Notoharjo banyak yang salah sasaran karena yang menikmati bukan orang Solo,” kata M Rodhi, anggota dewan dari PKS.

Selain salah sasaran, ada yang terang-terangan mengatakan bahwa yang menikmati anggaran PKL Notoharjo tersebut hanya kelompok masyarkaat tertentu yang selama ini dikelola Rudy. Tepatnya mereka yang bernaung dibawah partai pimpinan wawali ini.  “Ini salah satu cara mereka mendapatkan uang,” kata salah satu sumber di DPRD Solo.

Terlepas dari itu, semua Jokowi sudah telanjur dicitrakan sebagai walikota yang sukses mengelola PKL dengan cara-cara yang manusiawi. Tapi apakah, dia juga sukses menangani sampah secara umum di kota Solo? Ternyata tidak.

Saat ini, PKL masih menjadi persoalan serius di kota Solo. Status Jokowi sebagai walikota kalilima memang menjadi dilema. Ia tidak tegas terhadap PKL. Ini terlihat dari makin banyaknya PKL yang sepertinya didiamkan saja berjualan di kawasan yang seharusnya steril dari keberadaan mereka.

Bukan hanya muncul PKL baru, tapi ada juga PKL yang sudah direlokasi ke tempat baru kemudian pindah ke tempat asal dengan dalih tidak laku di tempat baru. Dari pantauan di lapangan, para PKL masih dengan bebas di Jl. Slamet Riyadi, Jl, Veteran, Jl,. Kapten Mulyadi dan Jl. Urip Sumoharjo. Padahal jalan-jalan ini mestinya menjadi kawasan yang steril dari PKL.

Penanganan terhadap para PKL yang dilakukan Pemkot Surakarta, tak hanya dilakukan dengan relokasi, tapi juga dengan shelterisasi dan gerbakisasi. Pada kenyataannya, PKL yang sudah terkena penataan tersebut banyak kembali ke tempat semula atau mencari lokasi baru.

2. Jokowi dan City Walk

Salah satu impian Jokowi dalam mewujudkan kota Solo menjadi kota yang nyaman dan asri adalah dengan membangun kawasan City Walk di kawasan Jl. Slamet Riyadi, yang terbentang antara Purwosari sampai Gladag/Pasar Gede. Konsepnya, kawasan ini akan menjadi asset wisata baru. Para pengunjung berjalan kaki dan menikmati fasilitas yang ada di kawasan ini.

Dengan menghabiskan anggaran Rp 1.3 milyar, kawasan Citywalk mulai diresmikan sejak 1 Oktober 2007 bertepatan dengan t peringatan Hari Habitat Nasional. Kawasan ini sebenarnya diharapkan menjadi daya tarik tersendiri sebagai wahana wisata bagi warga dalam rangka berinteraksi, bersosialisasi, sekaligus rekreasi.
Sayang seribu sayang setelah memasuki tahun kelima, kawasan ini sepertinya tidak mendapatkan respon warga. Kawasan Citywalk belum menjadi daya tarik sebagai tujuan wisata sebenarnya. Kalangan anggota dewan, menganggap Citywalk merupakan salah satu proyek gagal yan dikelola Jokowi.”Ini jelas-jelas proyek gagal karena tidak ada kelanjutannya, sekarang hanya digunakan tempat mangkal PKL dan tukang becak,” kata Supriyadi, wakil ketua DPRD Kota Surakarta.

Karena itulah, Supriyadi mengaku langsung menolak ketika Pemkot Solo mengajukan anggaran untuk pembangunan citywalk di kawasan lain sepanajng 10 km yang akan menghubungkan jalan protocol di dalam kota. “Yang pertama saja gagal mau membangun Citywalk lagi,” kata Supriyadi.

Masih menurut Supriyadi, pembangunan Citywalk tanpa melalui kajian yang mendalam dan kesannya hanya gagah-gagahnya saja. Dampak dari proyek ini, justru menimbulkan banjir karena system drainase yang tidak digarap dengan baik. Selain itu, para pemilik toko di kawasan ini juga mengalami kerugian karena harus bongkar muat di tempat yang jauh, tidak lagi bisa dilakukan di depan toko seperti sebelum citywalk dibangun.

Sementara itu, dampak dari pembangunan Citywalk tersebut, tukang becak dan sepeda kehilangan akses jalan. Mereka tidak lagi memiliki jalur lintasan di kawasan Jl, Slamet Riyadi, apalagi tempat parkir.

Konsep City Walk mengadopsi dengan apa yang ada di Orchad Road di Singapura. Ketika berkunjung di negeri singa tersebut, Jokowi nampak terpana karena kawasan ini menarik bagi para wisatawan.

Di sepanjang Orchard Road banyak sekali bangunan-bangunan komersial seperti hotel dan pusat perbelanjaan berlabel mall, shopping center, galeri, plasa, square dan nama-nama pusat perbelanjaan lain. Ada lebih dari 50 pusat perbelanjaan dan deretan pertokoan di sepanjang Orchard Road. Di mana jalan ini bersambungan dan berdekatan dengan Marina Bay dan City Centre.

Di kawasan Orchad Road, juga banyak ditemukan bangunan penting seperti Museum Raffles Landing Site, Singapura Art Museum, Singapura City Gallery, Singapura History Museum, Singapura Philatalic Museum, Theatre dan Concert Hall, pengunjung juga bisa menemukan taman-taman kota dan bangunan-bangunan megah kantor Parliament House dan beberapa gedung kedutaan besar. Bahkan tempat ibadah mulai dari pura, mesjid dan gereja tersedia di sana.

Kehidupan di kawasan Orchad Road memang sangat nyaman dan aman. Hal ini terjadi karena didukung infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia serta financial yang mencukupi untuk maintenannya. Selain itu juga aparat di lapangan dan birokrasi yang memang memiliki dedikasi yang sangat baik, tertib, teliti dan bertangungjawab.

Sarana tranportasi juga sangat mendukung, mulai dari kereta cepat maupun bus yang menjamin kecepatan, keamanan, kenyamanan bahkan keselamatan penumpangnya.

Yang juga tak kalah penting, jumlah kendaraan bermotor pribadi di Singapura sangat dibatasi. Parkir mobil juga diatur dengan tertib. Setiap bangunan memiliki ruang parkir khusus.

Yang jelas mereka yang berlalu lalang di Orchid dijamin tidak akan menemukan pengamen, gelandangan apalagi pengemis, maupun pemulung. Kalaupun ada PKL, keberadaannya sangat diatur dengan rapi. Tidak adanya kesenjangan sosial, memang memungkinkan semuanya terjadi.

Ir. Kusumastuti,MURP dosen Arsitektur UNS melihat bahwa potensi yang ada di kawasan Jl. Slamet Riyadi tidak cukup mendukung untuk membuat City walk seperti yang ada di Orchad Road Singapura.

Kalaupun ada bangunan perkantoran, hotel, mall, museum, sriwedari, toko batik Danarhadi, Luwes, dsb, belum mampu menjadikan Citywalk sebagai magnet yang menarik wisatawan datang ke sana. Tak mengherankan bila saat ini, proyek City walk terkesan mangkrak.

3. Jokowi Gagal Mengurangi Kemiskinan

 Kalau melihat fakta dan data jumlah warga miskin yang ternyata terus meningkat, pantas dipertanyakan apa ukuran kesuksesan bagi Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan konsep pembangunan kota Solo yang selama ini dikembangkannya.  Orang kaya atau orang miskin?

Berdasarkan data yang dirilis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ternyata jumlah warga miskin di Kota Solo dari tahun ke tahun justru terus mengalami peningkatan. Tidak menurun seperti yang selama ini dipublikasikan. Tahun 2012 ini, jumlah warga miskin mencapai  133.000 jiwa atau sekitar 25% dari total jumlah penduduk Solo yang mencapai 530.000 jiwa.

Data tersebut tentu sangat mengejutkan, karena melebihi data yang dilansir oleh Program Perlindungan Sosial (PPLS’08) dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk  data Pemkot sebelumnya yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Jumlah warga miskin berdasarkan PPLS’08 tercatat sebanyak 21.945 keluarga atau sekitar 85.000 jiwa dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas empat anggota. Sedangkan data warga miskin yang dimiliki Bappeda tercatat sebanyak 125.000-an jiwa.

Wawali FX Hadi Rudyatmo selaku Ketua TKPKD mengakui data warga miskin yang lebih besar itu memang tidak bagus dari sisi politis maupun citra Kota Solo. Namun, data itu harus diakui karena lebih mendekati kenyataan di lapangan.

Setelah mendapatkan data yang riil itu, Rudy mengatakan tantangan besar yang menanti di depan adalah bagaimana agar data itu diterima oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan dijadikan dasar dalam kegiatan-kegiatan dari sumber APBD yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan. Selama ini, data kemiskinan itu berbeda-beda di masing-masing SKPD sehingga sulit sekali untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

Kepala Kesekretariatan TKPKD Solo, Shemmy Samuel Rory menyatakan  yang diperlukan adalah sikap legawa dari masing-masing pihak. Tidak hanya kalangan SKPD, tetapi juga ormas, LSM dan kalangan usaha. Mereka harus mau melepaskan ego sektoral masing-masing, melihat kenyataan yang ada, duduk bersama, mengeksplorasi masalah, memahami dan membagi peran dalam penyelesaian masalah itu.

Ada pernyataan dari wawali yang kemudian mengundang kontroversi. Entah apa alasanya, dia justru merasa patut bersyukur dengan penambahan angka kemiskinan di kota Surakarta. Pernyataan itulah yang mengundang keprihatinan dari kalangan DPRD Kota Surakarta. “Makin banyak orang miskin kok malah disyukuri,” kata ketua Fraksi PAN, Umar Hasyim kepada Media  Indonesia (9/5/2012).

Menurut Umar Hasyim, penambahan angka kemiskinan membuktikan bahwa selama ini Pemkot Solo gagal dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. “Kemiskinan tidak perlu ditutup-tutupi tapi juga jangan disyukuri,” katanya politisi PAN tersebut.

Umar Hasyim menambahkan,  kebijakan Pemkot Solo yang belum berhasil menekan jumlah kemiskinan menandakan kinerja SKPD tidak berjalan maksimal, sehingga kesenjangan semakin lebar.

Peningkatan kemiskinan tersebut juga menandakan pemberdayaan ekomi tidak berjalan sukses. Kegagalan program pemberdayaan ekonomi ini, bisa dilihat dari jumlah pendapatan perkapita warga Solo yang hanya Rp 18 juta pertahun.

Sedangkan, unsur pimpinan DPRD dari Partai Demokrat Supriyanto menegaskan duet Joko Widodo-Hadi Rudyatmo dalam memimpin kota Solo selama dua periode memang hanya sering memberikan kejutan dan bukan keberhasilan. “Seperti kemiskinan ini. Meski DPRD sudah berupaya memenuhi anggaran yang dibutuhkan eksekutif di dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, ternyata jumlahnya malah makin membengkak. Anehnya lagi, hasil pendataan BPS pun seolah menggunakan indikator tersendiri,” ungkap Supriyanto.

penduduk miskin Kota Solo versi TKPKD
1. Tahun 2009: 107.000 jiwa
2. Tahun 2010: 125.000 jiwa
3. Tahun 2011: sekitar 130.000 jiwa

Peningkatan penduduk miskin
1. Dari tahun 2009 ke tahun 2010: 18.000 jiwa atau 16,8%
2. Dari tahun 2010 ke tahun 2011: 5.000 jiwa atau 4%

5 Kelurahan berpenduduk miskin paling banyak tahun 2010
1. Sudiroprajan, Jebres
2. Sangkrah, Pasar Kliwon
3. Kepatihan Wetan, Jebres
4. Semanggi, Pasar Kliwon
5. Ketelan, Banjarsari

4.Jokowi dan keburukan manajemen Pemerintahan

Ada peristiwa menarik di penghujung tahun 2011 lalu. Tepatnya sejak 23 Desember kota Solo gelap gulita. Ini terjadi karena PLN memutuskan jaringan listik untuk 17.000 titik lampu penerangan jalan. Penyebabnya tak lain karena Pemkot untuk kesekian kalinya menunggak pembayaran rekening listrik untuk penerangan jalan umum. Pemkot Solo menunggak rekening sejumlah Rp 8.9 milyar.

Pemadaman listrik selama beberapa malam di penghujung tahun 2011 tersebut, menunjukan bahwa ada ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Tunggakan ini semestinya tidak perlu terjadi  karena dana sudah ada, ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah,” kata Muhammad Rodhi, wakil ketua DPRD kota Surakata.

Pihak PLN sebagaimana diungkapkan Manajer Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta, Puguh Dwi Atmanto, pemadaman tersebut terpaksa dilakukan karena jumlah tunggakan rekening listrik yang dilakukan Pemkot Solo sudah tidak bisa ditolerir lagi.

Puguh mengatakan, selama ini Pemkot Surakarta mendapat setoran pajak rekening listrik rata-rata 2.4 milyar tiap bulannya. Dari jumlah itu, sebenarnya masih ada kelebihan karena tagihan yang harus dibayar ke PLN rata-rata hanya sekitar Rp 2 milyar saja. Artinya Pemkot Surakarta mendapat surplus hingga Rp 400 juta tiap bulannya dari pajak penerangan jalan umum (PPJU).

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, Pemkot Surakarta memang selalu mengalami surplus dari pembayaran rekening PPJU, karena hasil pajak yang didapat dari konsumen listrik jauh lebih besar dibandingkan dengan rekening yang harus dibayarkan. Surplus yang diperoleh antara Rp 184 juta hingga Rp 467 juta. Bahkan pada Juni 2010 lalu surplusnya mencapai lebih dari Rp 1 miliar. “Anehnya Pemkot Solo masih memiliki tunggakan rekening PPJU Rp 13 milyar,” kata anggota dewan dari PKS tersebut.

Pihak PLN rupanya habis kesabaran, karena kasus tunggakan listrik ternyata tidak hanya terjadi sekali saja. Tahun 2010, kasus serupa juga terjadi tapi jumlahnya lebih kecil Rp 3.6 milyar. “Waktu itu kami masih tolerir,” kata Puguh.

Menurut Puguh, dampak tunggakan listrik Pemkot Surakarta tersebut berakibat pada perjalanan karir mereka sebagai karyawan PLN. Jajaran manajer PLN Surakarta terpaksa mendapat sanki penundaan kenaikan golongan dan pangkat selama satu semester. “Kami diberi sanksi karena dianggap tidak becus menangani masalah tunggakan listrik,” ujar Puguh lebih lanjut.

Kala itu Wakil Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, menyebut langkah pemutusan itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat. “Kami berjanji segera melunasinya setelah APBD tahun depan disahkan,” kata Rudyatmo. Menurutnya, anggaran untuk pelunasan utang tersebut sudah disiapkan.

Seperti diungkapkan Puguh,  Pemkot Surakarta masih memiliki tunggakan rekening senilai Rp 13 milyar. Pemkot belum bersedia membayar karena masih mempersoalkan keabsahan catatan PLN mengenai jumlah lampu yang mencapai 17.000 titik, “Masalah titik lampu sudah klar, kini Pemkot mempersoalkan dasar pengenaan tarifnya,” ungkap Puguh kepada media.

Kalangan anggota dewan Kota Surakarta menilai, kasus pemadam listrik tersebut menggambarkan betapa buruknya manajemen keuangan di Pemkot Solo. Mestinya Pemkot tidak perlu menunggu pencairan APBD karena dana pembayaran tersebut dibebankan kepada masyarakat yang dibayar setiap bulannya.

by.wongciliksolo  http://wongciliksolo.wordpress.com/2012/07/03/berbagai-fakta-tentang-jokowi-selama-menjadi-walikota-solo/

PRABOWO: SAYA MENJUNJUNG TINGGI KONSTITUSI

“Demi Allah, saya tidak pernah mengucapkan ‘Presiden apa Anda? Anda naif.’ Juga saya tidak mengucapkan, ‘Atas nama ayah saya Prof. Sumitro…’ Apa hubungan ayah saya dengan semua itu?” kata Prabowo Subianto (55), mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan. Darat, di ruang kerjanya di kompleks Bidakara, Rabu (27/9/2006).

Berbicara teratur dan tenang, Letjen (Purn.) Prabowo Subianto yang kini menjadi pengusaha dan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu menjawab perta­nyaan Kompas seputar buku mantan Presiden B.J. Habibie, Detik-detik yang Menentukan, yang diluncurkan Sabtu (16/9/2006).

Salah satu bagian menarik dari buku ini adalah dialog B.J. Habibie, yang menjadi presiden menggantikan Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, dengan Prabowo.

Disebutkan, alasan Habibie mengganti Prabowo karena mendapat laporan dari Pangab Jenderal Wiranto ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan (tempat tinggal Habibie dan keluarga), dan Istana Merdeka. Bagian dialog di atas, menurut Prabowo, tidak sesuai dengan apa yang dia alami.

“Tulisan yang saya baca di Kompas (20/9/2006), lalu saya baca bukunya, itu menurut versi Pak Habibie. Setiap orang memiliki hak menyampaikan versinya. Tetapi, karena menyangkut pihak lain, tentunya saya boleh menyampaikan versi saya,” kata Prabowo.

“Dia orang yang saya hormati, kagumi, yang saya anggap bapak saya.”

“Apa yang saya lihat tidak sesuai dengan yang beliau uraikan. Mungkin karena beliau sudah sepuh dan (kejadian) sudah berlangsung lama. Beliau sampaikan dalam kalimat langsung. Ini merugikan, karena saya tidak mengucapkan itu,” ujarnya.

Prabowo menyebutkan, sampai saat ini dia tidak mengerti tujuan penulisan itu. “Dia orang yang saya hormati, kagumi, yang saya anggap bapak saya. Tetapi, ada insinuasi seolah-olah saya kurang ajar,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, dia sudah meminta waktu bertemu Habibie untuk menanyakan hal ini, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban.

Intuisi: Lalu, apa yang terjadi?

Prabowo menuturkan, Jumat 22 Mei 1998, dia mendapat laporan dari stafnya, Pataka Kostrad yang merupakan lambang kepemimpinan komando kesatuan akan diambil. Itu berarti komandan akan diganti. “Kok, tidak ada pemberitahuan kepada saya?” kata Prabowo.

Prabowo menggambarkan, hubungannya cukup dekat dengan Habibie ketika itu. Dia mengagumi Habibie saat menjadi Menteri Negara Ristek karena dia anggap Habibie dapat membawa Indonesia menjadi negara industri maju. “Beliau sering mengatakan kepada saya, bila saya mengalami tanda tanya, silakan datang kepada beliau. Itulah reaksi saya ketika datang ke Istana,” tutur Prabowo.

Seusai shalat Jumat, sekitar pukul 14.00 WIB tanggal 22 Mei 1998, dia datang dengan dua kendaraan ke Wisma Negara. Satu dinaiki Prabowo, dan satu kendaraan pengawal. Dia menemui ajudan Presiden untuk minta bertemu Presiden.

… dia mengatakan yang meminta saya mundur adalah negara superpower

“Saya orangnya naif dan polos-polos saja. Kalau saya lihat sekarang, mungkin mereka tegang lihat saya datang dan saat itu banyak pengawal di sana.”

“Saya datang dengan pakaian loreng, pakai kopel, dan bawa senjata. Saya melepas kopel dan senjata saya karena itu etika dalam militer,” papar Prabowo.

Begitu bertemu, menurut Prabowo, Habibie mengatakan penggantian itu keputusannya. “Anehnya, beliau mengatakan penggantian itu atas permintaan Pak Harto,” kata Prabowo.

Jawaban Habibie berubah lagi ketika Prabowo menemui Habibie di rumahnya di Jerman tahun 2004 sebelum Konvensi Golkar untuk membuat klarifikasi atas pernyataan Habibie—antara lain di depan para editor media Jerman di Asia—seolah-olah Prabowo akan melakukan kudeta.

“Saya bertemu Habibie di rumahnya. Siangnya kami makan di rumah makan China, lalu dia mengajak ke rumahnya. Kami bertemu dari pukul 13.00 sampai 23.00. Saya jelaskan semua dan dia mengatakan yang meminta saya mundur adalah negara superpower,” paparnya.

Prabowo mengakui, dia memang sempat merasa karena kedekatannya, Habibie akan memakai dia. “Saya ingin melihat transisi yang smooth, smooth landing untuk Pak Harto karena beliau juga orang yang dibesarkan Pak Harto, dan demi bangsa kita. Jangan lupa, ketika itu ekonomi kita hancur, nilai rupiah hancur, terjadi capital flight,” tuturnya menjelaskan.

Prabowo mengatakan sudah menyadari dari sejarah, jika seorang pemimpin turun, semua yang dekat dengan pemimpin itu juga akan turun. “Saya punya intuisi saya akan diganti, tetapi itu biasa saja,” kata Prabowo. “Saya menjunjung tinggi konstitusi dan saya tidak mengeluh atas keputusan presiden (untuk mundur malam itu juga dari jabatan Panglima Kostrad).”

 “Benar saya kecewa dan menyesalkan, tetapi mari melihat ke depan. Banyak pekerjaan harus dilakukan daripada pemimpinnya saling mencela dan meminta pujian.”

Tentang Kudeta

Juga insinuasi di dalam buku seolah-olah dia akan kudeta, dia pernah menulis suratkepada Habibie menjelaskan soal ini dan Habibie tidak pernah membantah penjelasannya.

Permintaan Prabowo agar penggantiannya ditunda tiga bulan lagi adalah untuk memperlihatkan pergantian pemimpin itu biasa dan dapat berjalan mulus. Ketika Habibie memutuskan dia harus diganti malam itu juga, dia menerima tanpa mengeluh.

“Bandingkan dengan kejadian di Thailand. Thaksin memberhentikan panglima angkatan darat, bukannya dilaksanakan, malah dikudeta,” ujar Prabowo. “Kalau betul tuduhan niat saya tidak baik, saya saat itu memimpin 34 batalyon. Saya bisa lakukan dan kenapa saya harus datang sendirian kepada beliau.”

Yang tidak disebutkan dalam buku, Kamis malam sekitar pukul 23.00 WIB Prabowo bertemu Habibie. Mereka berpelukan dan Prabowo menyerahkan pernyataan dukungan 44 ormas Islam kepada Habibie. Namun, situasi berubah cepat keesokan paginya.

Di luar itu, semua asisten Prabowo di Kostrad berada di bawah komando Panglima Komando Daerah Militer Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Tidak ingin Dendam

Ditanya apakah akan menuntut secara hukum, Prabowo mengatakan akan berbicara dengan tim hukumnya. Dia mempertimbangkan menulis buku.

“Saya melihat dari sisi positif. Pergantian itu karena pertimbangan politik, saya dianggap dekat dengan keluarga Soeharto. Itu hak beliau sebagai Presiden,” katanya menam­bahkan.

Dia mengatakan tidak ingin mendendam atau sakit hati. “Benar saya kecewa dan menyesalkan, tetapi mari melihat ke depan. Banyak pekerjaan harus dilakukan daripada pemimpinnya saling mencela dan meminta pujian. Masalah kita sangat besar, flu burung, pengangguran, kemiskinan, sumber daya alam dikuasai asing. Jadi, setelah 61 tahun merdeka, kita tetap miskin.”

*) Dimuat Harian Kompas, 28 September 2006 dengan judul asli “Prabowo: Saya Merasa Dirugikan…”

by. Soedoetpandang http://soedoetpandang.wordpress.com/2013/11/19/prabowo/